“Antara Kenyataan dan Mimpi”
Yang kulihat sekarang Agama dan Keyakinan seperti barang dagangan
Yang kulihat sekarang Agama dan Keyakinan telah mengkotak-kotakan manusia
Yang kulihat sekarang Agama dan Keyakinan telah memisahkan sesama umat manusia
Yang kulihat sekarang Agama dan Keyakinan telah memecah belah umat manusia
Yang kulihat sekarang Agama dan Keyakinan telah memisahkan umat manusia dari kemanusiaanya
Adakah aku hanya bisa bermimpi….
Bermimpi membayangkan agama dan keyakinan mampu menyatukan umat manusia
Agama dan keyakinan mampu membuat umat manusia berjalan bersama dengan penuh rasa gembira,
Dengan penuh rasa bahagia,
Dengan penuh rasa damai,
Dengan penuh rasa takjub mensyukuri dunia yang penuh dengan perbedaan dan keberagaman,
Adakah aku hanya bisa bermimpi …..
Bermimpi membayangkan agama dan keyakinan mampu membuat manusia bergandengan tangan berjalan beriringan untuk suatu tujuan yang sama memuliakan kelangsungan kemanusiaan manusia
-Amira, 2016-

 

Intelijen dan Gagalnya Aksi Teror Bom Bunuh Diri di Surabaya

Amira Paripurna

Surabaya selamat dari aksi teror bom bunuh diri yang direncanakan akan diledakkan pada 22 Juni nanti. Dalam rencananya, teror bom bunuh diri tersebut akan meledakkan gerai Starbuck di salah satu mall besar di Surabaya—Galaxy Mall serta pos polisi di kawasan Mulyorejo. Plot serangan bom bunuh diri yang direncakan akan serupa dengan teror ‘Bom Thamrin’ itu berhasil diungkap dan digagalkan tanpa adanya korban jiwa, disamping itu juga ditangkap tiga terduga teroris yang terkait dengan organisasi radikal di Timur Tengah (ISIS) (Jawa Pos, 9 Juni 2016).  Terlepas dari sejumlah praktik-praktik kekerasan dan excessive use of force yang pernah dan kerap dilakukan oleh Densus 88 dalam proses penindakan kasus-kasus terorisme, keberhasilan Densus 88 kali ini untuk mencegah dan menggagalkan aksi teror bom bunuh diri ini sudah sepatutnya diapresiasi.

Keberhasilan ini tentu tak luput dari kerja-kerja intelijen yang dilakukan oleh tim Densus 88. Karena berdasarkan hasil penelitian disertasi yang dilakukan oleh penulis saat ini, ditemukan bahwa paska Bom Bali, law enforcement atau criminal Intelligence memang telah menjadi tulang punggung yang utama dalam strategi pencegahan kejahatan terorisme (counter-terorism policing) di Indonesia.  Namun, ketika menyinggung masalah intelijen kebanyakan publik akan merasa apriori dan curiga. Memang tak bisa disalahkan jika publik berpandangan demikian, karena praktik-praktik intelijen dimasa lalu—terutama intelijen militer dan intelijen negara, telah disalahgunakan untuk melanggengkan kepentingan politik penguasa.

Tak banyak diketahui atau mungkin tak disadari oleh publik bahwa intelijen telah banyak berperan besar dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan terorganisir dan bersifat lintas-negara (transnational organized crime/TOC), serta kejahatan terorisme. Namun, hingga saat ini intelijen memang telah banyak disalahpahami, seolah intelejen identik dengan operasi dan kegiatan rekayasa yang bermakna negatif semata. Tetapi, benarkah demikian adanya? Tulisan ini hendak memberikan ulasan singkat mengenai penggunaan law enforcement atau criminal intelligence dalam pencegahan kejahatan terorisme dan kejahatan terorganisir.

Pencegahan Terorisme dan Kejahatan Terorganisir dengan intelligence-led policing model

Criminal Intelligence dalam arti yang sesungguhnya merupakan produk dari sebuah proses analitik dengan menggunakan pendekatan ilmiah untuk mengevaluasi informasi yang terkumpul dari berbagai sumber, mengintegrasikan informasi-informasi yang relevan dan menghasilkan sebuah kesimpulan atau perkiraan terkait fenomena dan tren kejahatan, ancaman-ancaman keamanan dan kondisi yang berhubungan dengan kriminalitas. Sebagai hasil dari sebuah proses analisis yang terintegrasi, produk intelijen memberikan arah dan landasan yang berarti mengenai kejahatan yang kompleks, ekstrimis, teroris, serta kelompok-kelompok kejahatan yang terorganisasi dan terstruktur (criminal enterprise).  Beragam informasi yang dikumpulkan untuk analisis intelijen diperoleh dari misalnya, informasi dari informan, surveillance, operasi penyamaran, bukti-bukti dokumen, bukti forensik, penyadapan komunikasi, penulusuran transaksi keuangan.                Dalam kaitannya dengan kejahatan terorisme dan kejahatan terorganisasi keduanya memiliki karakteristik yang hampir sama yaitu adanya struktur organisasi yang formal. Dalam sebuah organisasi yang formal mereka memiliki pembagian kerja, aktivitas yang terkoordinir melalui kode dan aturan tertentu serta alokasi kerja dan tugas untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dengan karakter dan kerumitan semacam ini, polisi tidak dapat lagi mengandalkan cara-cara tradisional untuk menghadapi kejahatan terorisme, kejahatan terorganisir dan melampaui batas negara, misalnya penyelundupan senjata, pencucian uang, perdagangan orang dll.                Salah satu kunci yang menyebabkan rentannya kelompok/jaringan terorisme maupun TOC dapat terdeteksi oleh polisi adalah komunikasi yang dilakukan antar anggota kelompok teroris dan jaringan yang mereka miliki. Dengan mengobservasi dan menganalisis cara, metode dan pola komunikasi yang dilakukan oleh anggota-anggota kelompok teroris dan kelompok kejahatan yang terorganisir lainnya, dapat terdeteksi dan diketahui kelompok inti (core groups) serta jaringan (criminal networks) mana yang sedang “bermain”.                Hal ini biasanya dilakukan melalui teknologi penyadapan komunikasi yang merupakan salah satu tool dalam pengumpulan informasi untuk kepentingan intelijen. Disinilah kemudian terlihat bahwa penggunaan intelijen menjadi sangat dibutuhkan dan dikedepankan, karena kelompok dan jaringan terorisme serta kejahatan terorganisir sangat kompleks, mereka lihai dalam mengelabui dan menutupi aktifitasnya.  Strategi pencegahan kejahatan yang digunakan oleh penegak hokum dengan mengedepankan fungsi intelijen, serta memperkuat information sharing secara internal didalam kepolisian dan eksternal dengan lembaga diluar kepolisian dikenal dengan pendekatan/metode intelligence-led policing (Ratcliffe, 2008).

Dalam konteks Densus 88, metode pengumpulan informasi untuk kemudian dapat menghasilkan actionable intelligence didasarkan pada kombinasi antara teknologi dan human Intelligence. Namun, dalam praktiknya teknologi lebih diutamakan penggunannya dalam proses pengumpulan dan analisis informasi. Teknologi yang digunakan dalam hal ini berupa communication intelligence, electronic intelligence,  signal intelligence yaitu misalnya melalui penyadapan sinyal alat komunikasi melalui panggilan telepon, penyadapan sinyal handphone, penyadapan isi komunikasi melalui sms. Hal ini dilakukan karena teknologi lebih dapat diandalkan, terpercaya dan lebih mudah untuk diverifikasi. Disamping itu observasi melalui operasi penyamaran (undercover), pengintaian, pengawasan (surveillance) dengan mengandalkan sumber daya manusia sebagai pengumpul informasi juga dilakukan.

Permasalahan Penggunaan Intelijen dalam Penegakan Hukum

Penggunaan intelijen dalam kepolisian memang belum membudaya, karena dalam menanggulangi kejahatan polisi masih terbiasa dengan pola-pola pendekatan reaktif dari pada proaktif. Karena itu sekali lagi keberhasilan menggagalkan bom bunuh diri di Surabaya ini patut diacungi jempol. Selain dapat meminimalisir jatuhnya korban, aparat dapat menghindar dari penggunaan kekerasan yang berlebihan terhadap tersangka pelaku teror, selain itu rasa aman yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dapat terpenuhi.

Mengingat dalam praktiknya law enforcement intelligence telah menjadi backbone dalam counter-terrorism policing, maka hal yang paling serius untuk dijadikan perhatian adalah proses dan metode pengumpulan informasi untuk keperluan intelijen, karena dalam pelaksanaannya  sangat berpeluang besar melanggar hak-hak privasi warga negara.

Salah satu alat kontrol untuk menghindari penyalagunaan wewenang oleh aparat adalah melalui pengaturan dalam undang-undang. Kelemahan yang ada saat ini, aturan yang detil terkait dengan penggunaan intelijen sebagai alat bukti memang sangat minim. Perlu ada prosedur-prosedur khusus terkait penggunaan intelijen dalam sistem peradilan pidana, misalnya bagaimana batasan alat bukti material yang sifatnya tertutup/rahasia, pengklasifikasian dan de-klasifikasi secret intelligence information.